Warisan Orde Baru

Kejatuhan rezim soeharto sudah berlalu delapan tahun, empat pemerintahan telah berganti, namun ternyata tidak ada perubahan yang substansial bagi demokrasi di Indonesia. Soeharto selama 32 tahun kekuasaannya berhasil memporak-porandakan seluruh sistem demokrasi dan lebih membangun sebuah sistem dan organisasi birokrasi yang semuanya bertumpu pada kebijakannya. Tatkala ia mundur karena tekanan rakyat dan mahasiswa pada 21 Mei 1998, sistem yang ada sebagian besar masih merupakan sistem yang loyal padanya. Mulai dari birokrasi pemerintahan, partai politik, militer, polisi, hakim, jaksa, bisnis swasta hingga intelijen dikuasai oleh komponen pro Orde Baru.

Warisan Soeharto adalah salah satu penyebab utama kegagalan proses menuju demokrasi. Di balik kampanye keberhasilan pembangunan Soehartoyang mendapat pujian dunia internasional dan para pakar ekonomi seperti keberhasilan dalam hal pembatasan buta huruf, swasembada beras, stabilisasi keamanan untuk dunia investasi dan lain-lain ternyata pemerintahan Soeharto sebenarnya justru merusak dan menghancurkan berbagai potensi kekuatan demokrasi dan menimbulkan limbah problematik yang bersifat akut. Keberhasilan pemerintah Orde Baru sepertinya lebih dikarenakan keberhasilan aparatusnya menyembunyikan sampah dan debu di bawah karpet.

Kekayaan hutan dan tambang bumi dikuras habis untuk menghidupi para kroni kekuasan. Utang luar negeri yang sebetulnya harus dipakai untuk menyejahterakan rakyat dikorupsi untuk kalangan keluarga dan kroni dekat Soeharto. Melalui Bulog, Soeharto mengontrol semua tata niaga yang menyangkut kebutuhan dasar sekaligus melakukan kutipan dan mark up untuk dana politik abadi pelanggengan kekuasaan dan sebagainya. Seluruh sistem dan pranata sosial, politik dan kenegaraan sesungguhnya telah hancur saat Soeharto berpidato tentang ketidaksediaannya meneruskan pemerintahannya. ***