Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan bagi semua warga untuk membuat keputusan. Dimana keputusan itu akan mempengaruhi kehidupan semua orang. Poin lainnya adalah bahwa orang bertindak sebagai otoritas tertinggi.
Banyak ahli memiliki interpretasi demokrasinya sendiri. Meski ternyata sampai pada tujuan yang sama. Misalkan:
- Abraham Lincoln berpendapat bahwa pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Menurut Charles Costello, demokrasi mencakup sistem sosial dan politik, membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Untuk melindungi hak semua warga negara.
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratos” atau “cratein” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan.
Oleh karena itu, demokrasi bernilai kekuatan rakyat. Ini mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik. Sistem pemerintahan demokratis memungkinkan semua warga untuk berpartisipasi aktif. Peran ini dapat direpresentasikan atau langsung dalam perumusan, pengembangan dan penetapan hukum.
Pengertian Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi hak konstitusional individu daripada kekuatan pemerintah. Keputusan utama berlaku untuk sebagian besar wilayah kebijakan pemerintah yang terkena sanksi sehingga keputusan pemerintah tidak melanggar independensi dan hak-hak individu sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Demokrasi liberal digunakan untuk menggambarkan sistem politik dan demokrasi barat di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Konstitusi yang digunakan mungkin republik (Prancis, Amerika Serikat, India) atau monarki konstitusional (Spanyol, Inggris). Demokrasi liberal digunakan oleh negara presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Inggris Raya dan Persemakmuran) atau sistem semi-rahasia (Prancis).
Pengertian Demokrasi parlementer
Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menunjukkan hubungan erat antara badan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat). Menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif paling banyak dipilih melalui pemungutan suara di sesi legislatif, dan bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen).
Sistem ini disebut sistem kabinet parlementer. Dalam demokrasi ini presiden atau raja berdomisili sebagai kepala negara (bukan kepala pemerintahan, sehingga tidak dapat bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan).
Pemerintah (badan eksekutif) menjalankan tugas atau program yang disetujui oleh badan perwakilan rakyat (badan legislatif). Selama pemerintah melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan parlemen, posisi pemerintah menjadi stabil dan mendapat dukungan dari parlemen. Namun, jika parlemen yang memecah belah dapat menurunkan kabinet, itu berarti menteri harus mengundurkan diri.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap demokrasi liberal / parlementer karena pada saat itu Parlementer Demokrasi kekuasaan Parlementer hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilakukan oleh partai.
Sistem Demokrasi di Indonesia
Di Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Liberal (1950-1959)
Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950—1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Demokrasi Terpimpin (1959—1966)
Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan diberlakukannya Keputusan Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Sukarno pada tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden ini dalam upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin membingungkan. Pengesahan urutan pramode ini memiliki sisi positif dan negatif.
Ini adalah bagian positif dari penegakan Keputusan Presiden 5 Juli 1959.
- Menyelamatkan negara dari perpecahan yang berkepanjangan dan krisis politik
- Memberikan panduan yang jelas, UUD 1945 tentang kelangsungan hidup bangsa.
- Memelopori pembentukan lembaga negara tinggi, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara dalam bentuk DPAS
- selama Demokrasi Liberal untuk pembentukannya.
Sisi negatif dari diberlakukannya Keputusan Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut.
- Memberi kekuasaan kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi bangsa.
- Memberikan peluang bagi tentara untuk terlibat dalam politik.
Disebut pemerintahan yang demokratis karena demokrasi di Indonesia pada waktu itu bergantung pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Selama periode demokrasi dengan kedok presiden sangat besar dan absolut, sementara aktivitas partai terbatas. Karena kekuasaan absolut presiden menyebabkan restrukturisasi kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (konsentrasi kekuasaan di tangan presiden).
Demokrasi Pancasila (1966—sekarang)
Di Indonesia, dikenal demokrasi pancasila yaitu demokrasi konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap negara dan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Demokrasi Pancasila terikat oleh UUD 1945 dan pelaksanaannya wajib sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945.
Memahami demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berasal dari perspektif kehidupan atau filsafat kehidupan Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, munculnya filsafat dasar negara yang disebut Pancasila terkandung, tercemin, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Pengertian Demokrasi dan Sistem Demokrasi di Indonesia
